Minggu 21/04/2013- Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Rohmani mengatakan dalam twitter resminya @rohmani_dpr tentang masalah yang terjadi didalam pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini. Walau Ujian Nasional telah terlaksana ditingkat SMA beberapa hari yang lalu. Namun segala permasalahan pun muncul pasca Ujian Nasional, beberapa persoalan seperti sejauh mana efektifitas Ujian Nasional dalam mencerdaskan bangsa dipertanyakan. Soal Ujian Nasional memang dirancang sedimikian rupa agar tidak ada kecurangan didalamnya, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengelompokan soal menjadi 20 fariasi soal, hingga pada akhirnya banyak kesalahan fatal saat pelaksanaannya.
"PKS sejak awal tdk setuju UN u kelulusan. Dan 20 fariasi soal mnjd kndala sendiri" kata Rohmani melalui tweet singkatnya. Tidak hanya itu, dalam micro blogging tersebut Rohmani juga menambahkan bahwa pelaksanaan UN tahun ini merupakan UN terburuk dalam sejarah Indonesia. Tentu saja hal ini hanya memboroskan anggaran negara, Dikutip dari ANTARA-news Mantan anggota Panitia Kerja (Panja) UN Komisi X DPR itu menambahkan
pihaknya dari awal sudah mengingatkan prioritas anggaran pendidikan
tersebut. Rohmani mengatakan pemerintah belum bisa menentukan prioritas anggaran pendidikan.Menurut beliau, masih banyak alokasi anggaran pendidikan yang tidak bersentuhan langsung dengan upaya peningkatan mutu pendidikan.
Ia mengatakan bahwa seharusnya anggaran pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. "Seharusnya setiap satu rupiah yang keluar dari kas negara, harus bisa meningkatkan mutu pendidikan kita," katanya.Ia memberi contoh anggaran UN yang mencapai Rp600 miliar itu. Pihaknya menyesalkan anggaran yang mencapai setengah triliun rupiah itu hanya digunakan untuk menentukan kelulusan siswa.
Beberapa tweet lainnya pun dikatakan bahwa harus ada peninjauan ulang serta evaluasi menyuluruh terhadap Ujian Nasional tahun ini. Selain itu beliau menambahkan dalam tweetnya yang lain sebenarnya menentukan kelulusan cukup dengan nilai sekolah adapun UN hanya untuk pemetaan pendidikan nasional 5 tahun sekali. Beliau berharap dengan begitu tidak akan ada lagi istilah gagal dalam proses pendidikan di Indonesia. Dej
follow me @de_jangkar :D
